Ketua Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Radea Respati

BDGNEWS.CO.ID – Ketua Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Radea Respati, mengungkapkan bahwa regulasi baru ini mendesak diterbitkan guna mengatasi persoalan klasik. Mulai dari data aset yang tak akurat, aset mangkrak, maraknya tunggakan sewa, hingga lemahnya integrasi administrasi dan perencanaan kebutuhan.
Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung menggenjot pembaruan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Langkah ini diambil untuk menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperketat pengawasan, serta membenahi semrawutnya tata kelola aset milik pemerintah kota.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini juga menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI serta temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait transparansi aset.
“Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Radea.
Tertibkan Tunggakan Sewa dan Evaluasi Nasib Teras Cihampelas
Salah satu krusial yang disorot Pansus 21 adalah pemanfaatan aset melalui skema sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), hingga Bangun Guna Serah (BGS). DPRD mendesak inventarisasi total atas banyaknya tunggakan pembayaran sewa serta masa perjanjian yang habis namun tak diperpanjang.
Aset tidak produktif seperti Teras Cihampelas pun tak luput dari bahan evaluasi ketat agar tidak terus menjadi beban anggaran pemeliharaan. DPRD bahkan membuka opsi pemindahtanganan aset Teras Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Mekanisme penatausahaan ini mencakup seluruh kekayaan daerah, mulai dari lahan, gedung, jaringan irigasi, hingga aset tak berwujud dan konstruksi dalam pengerjaan.
Dorong Digitalisasi Aset Berkaca dari Jakarta dan Surabaya
Guna mencegah perbedaan data antarperangkat daerah, DPRD Kota Bandung mendorong penerapan sistem digitalisasi penatausahaan BMD yang terintegrasi penuh. Informasi mengenai lokasi, status hukum, hingga kondisi fisik aset nantinya akan terhimpun dalam satu basis data real-time.
Sebagai perbandingan, Kota Bandung mengkaji praktik pengelolaan aset daerah lain, seperti keberadaan Jakarta Asset Management Center di DKI Jakarta serta efektivitas pengelolaan tanah di Kota Surabaya.
“Melalui pembaruan Perda ini, kami berharap mekanisme pengelolaan hingga penghapusan aset diatur lebih jelas sehingga Pemkot Bandung memiliki dasar hukum yang kuat dan aset daerah bisa memberikan dampak langsung pada peningkatan PAD,” pungkas Radea.***
